JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Diterbitkan oleh Penerbit PT. Inovasi Sains Nusantara. Terbit empat kali dalam setahun pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Terbit perdana pada November 2024. JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik merupakan jurnal ilmiah yang dapat memuat tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dibidang: Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. JURIST akan melewati proses review dengan sistem Double Blind Peer Review, artinya baik penulis maupun reviewer tidak saling mengetahui. Setiap artikel memiliki nomor DOI.
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI PEKON SUKA NEGRI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Namun, pelayanan sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, tidak efekif dan efisien sehingga perlu dilakukan perbaikan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu desa, kemudian muncullah konsep smart village yang mengacu pada pelayanan elektronik dan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam transparansi dan manajemen desa sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima serta good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari peneliti ialah Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan empat hal pokok sebagai dasar dari teori Implementasi menurut George Edward III penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas penunjang dan sumber daya manusia serta masyarakat yang masih kurang memahami mengenai penggunaan Program Smart Village.
Copyright (c) 2025 JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KEBIJAKAN BERBASIS PARTISIPATORY APPOARCH DAN OPEN GOVERNMENT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LEGALITAS USAHA UMKM DI SUMATERA SELATAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, di Sumatera Selatan, hanya 680 ribu dari 2,3 juta UMKM yang memiliki izin legalitas usaha, disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya legalitas, prosedur pendaftaran yang rumit, biaya, dan minimnya akses informasi serta pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis kebijakan berbasis participatory approach dan open government dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha UMKM di Sumatera Selatan. Kebijakan ini melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi pendampingan door-to-door, pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi, platform digital untuk pengaduan, dan promosi melalui media sosial. Tujuannya adalah mengembangkan UMKM berkelanjutan, memperluas jejaring stakeholder, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan good governance. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui indikator kinerja seperti jumlah UMKM berizin, waktu pengurusan izin, dan tingkat kepuasan pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan legalitas usaha UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ekosistem usaha di Sumatera Selatan.
PERAN KEBERSAMAAN ANTAR KARYAWAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI KALIMANIS BENGKEL JAYA DESA KALIMANIS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan di bidang jasa, termasuk bengkel otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebersamaan antar karyawan berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya, Desa Kalimanis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersamaan karyawan—yang tercermin melalui kerja sama, komunikasi yang efektif, dan saling mendukung dalam pekerjaan—memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan. Faktor utama yang mendorong kebersamaan antara lain kepemimpinan yang terbuka, lingkungan kerja yang harmonis, serta kesadaran bersama untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, kebersamaan antar karyawan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya.
ANALISIS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MATARAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dengan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Permasalahan RTH menjadi penting mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan yang mengancam keberadaan ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn digunakan untuk mengkaji enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, observasi lapangan, serta dokumentasi dari dokumen perencanaan dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW belum berjalan optimal dalam melindungi RTH. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan lahan, Sumber daya manusia, maupun anggaran, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH. Di sisi lain, terdapat upaya positif dari pemerintah seperti alur komunikasi yang jelas dan kerja sama yang baik serta terdapat upaya program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penataan taman kota. Namun, realisasi perlindungan RTH masih belum sebanding dengan target yang ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terutama dalam hal sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan RTRW dapat diimplementasikan secara efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.
STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA LAPANDEWA BUTON SELATAN
Pembagian Hukum waris di Indonesia menggunakan tiga sistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki mekanisme, prinsip, dan implikasi sosial yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pembagian warisan di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan perangkat desa. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Lapandewa Buton Selatan lebih mengutamakan norma adat yang berdasarkan peran sosial dalam keluarga, sementara hukum perdata mengatur pembagian secara proporsional menurut garis kekerabatan., Pengaturan harta warisan menurut perspektif hukum adat Desa Lapandewa dengan hukum perdata menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Dalam hukum adat Desa Lapandewa, pembagian warisan lebih menitikberatkan pada peran dan pengorbanan anak selama hidup orang tua, di mana anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua cenderung lebih diutamakan.. Sebaliknya, menurut hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), warisan bersifat individual dan proporsional, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama besar, tanpa mempertimbangkan kontribusi sosial atau kedekatan emosional ahli waris terhadap pewaris. Sengketa warisan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dibawa ke lembaga adat.
PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM BANDAR LAMPUNGDALAM PEMBERDAYAAN UNIT LAYANAN KEMASAN
Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Namun, banyak pelaku UKM mengalami kendala dalam hal kualitas kemasan produk yang memengaruhi daya saing mereka di pasar modern. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM membentuk Unit Layanan Kemasan (ULK) sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan mutu kemasan dan branding produk UKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ULK di Bandar Lampung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi dari Dinas Koperasi dan ULK serta pelaku UKM. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan Unit Layanan Kemasan (ULK), dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Unit Layanan Kemasan (ULK) berdampak positif terhadap pelaku UKM, khususnya dalam meningkatkan mutu kemasan, memperbaiki citra produk, serta memperluas akses pasar. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan informasi kepada seluruh pelaku UKM, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pemberdayaan. Secara keseluruhan, program pemberdayaan Unit Layanan Kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung yang telah berjalan dengan cukup efektif. Keberlanjutan pada program ini diharapkan di masa yang akan datang mampu memperkuat posisi UKM sebagai pilar ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.
IMPLEMENTASI PROGRAM SAPI KERBAU ANDALAN NEGERI (SIKOMANDAN) DI UPT PUSKESWAN MERBAU MATARAM KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Peternak sapi dan kerbau adalah hal yang penting bagi bangsa Indonesia untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan khususnya pangan, mengingat potensi sumber daya yang tersedia. Sektor peternakan memiliki peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat tercukupi, salah satunya dengan sumber hewani atau hasil ternak. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui Implementasi Pelayanan Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang diberikan oleh petugas UPT Puskeswan Kecamatan Merbau Mataram selama ini. Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap key informan dan informan, dengan analisis data kualitatatif. Implementasi Program ini dilakukan dengan melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan gratis dalam upaya peningkatan populasi sapi dan kerbau. Peternak sapi dan kerbau di wilayah Kecamatan Merbau Mataram dapat mengakses kegiatan ini dengan menghubungi inseminator di wilayah masing-masing, maupun datang langsung ke kantor UPT Puskeswan Kecamatan Merbau Mataram. Untuk mencapai tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kendala yang dihadapi selama berjalannya Program SIKOMANDAN antara lain letak geografis wilayah Kecamatan Merbau Mataram yang beberapa sulit dijangkau terutama pada musim hujan, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan peternak dalam menggunakan gadget dan seringnya gangguan pada aplikasi pelaporan yang sering membuat keterlambatan pelaporan.
KONTRIBUSI PENYULUH KB TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDARLAMPUNG
Di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, masih ditemukan kasus anak yang mengalami stunting di beberapa kelurahan. Tercatat dua anak mengalami stunting di Kelurahan Rajabasa Nunyai, empat anak di Kelurahan Gedung Meneng, dan lima anak di Kelurahan Rajabasa Jaya. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program penanganan stunting oleh para penyuluh di lapangan adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengikuti program pencegahan stunting, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi stunting serta mengevaluasi kinerja para penyuluh Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB) di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk penambahan jumlah penyuluh dan penerapan metode penyuluhan yang lebih kreatif, terutama dalam layanan konseling kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat fakta bahwa kasus stunting akibat kekurangan gizi masih terjadi di Kelurahan Gedung Meneng, Rajabasa Jaya, dan Rajabasa.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengumpulan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan cukup baik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecakupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hambatan-hambatan dalam evaluasi kebijakan BLT-DD yaitu: keterbatasan anggaran, akurasi data, regulasi yang sering berubah, proses verifikasi penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana, kecemburuan sosial antar warga, dan warga yang enggan mengungkapkan kondisi ekonominya secara nyata.
IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KALURAHAN NGLORO SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi smart governance dalam pelayanan publik serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi smart governance. Penelitian kualitatif deskriptif ialah jenis penelitian yang dipergunakan pada kegiatan penelitian ini yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di Kalurahan Ngloro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Teknik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya implementasi smart governance dalam pelayanan publik di Kalurahan Ngloro sudah mengimplementasi smart governance namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu di atasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator Edward III (1) Komunikasi, yang ada di Kalurahan Ngloro menggunakan komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Namun, dalam komunikasi masih belum efektif dilihat dari aparatur dalam mengoperasikan teknologi informasi. (2) Sumber daya, yang ada di Kalurahan Ngloro masih terbatas dan belum memenuhi, terutama pada sumber daya manusianya dan juga jaringan internet yang masih terbatas (3) Disposisi, sikap yang dimiliki aparatur pemerintah Kalurahan Ngloro baik hal ini dilihat dari komitmen aparatur dalam mendukung pelaksanaan implementasi masterplan smart city Kabupaten Gunungkidul khususnya implementasi smart governance dalam pelayanan publik di kalurahan ngloro. (4) Struktur Birokrasi, dalam menerapkan implementasi smart governance pelayanan publik di Kalurahan Ngloro sudah berpedoman pada Standar Oprasional Prosedure (SOP) dengan melakukan tugas sesuai dengan kewajiban dan tupoksi masing-masing.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI FARM DAY DI KELURAHAN SUKARAME 2 KOTA BANDAR LAMPUNG
Masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata edukasi Farm Day merupakan hal yang kompleks dan saling berkaitan. Tujuan penelitian untuk menganilisis sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Farm Day. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Edukasi Farm Day berdasarkan 3 indikator yaitu; dimensi pemikiran, dimensi tenaga, dan dimensi materi sudah berjalan secara positif dan berdampak pada pengembangan wisata Farm Day. Namun terdapat beberapa hambatan seperti Keterbatasan daya tarik bagi pengunjung dan kurangnya keterampilan tenaga kerja. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pada indikator dimensi pemikiran, adanya partisipasi aktif oleh masyarakat melalui penyebaran informasi jangka Panjang, sedangkan dimensi tenaga, masyarakat aktif ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan taman Farm Day dan Dimensi materi adanya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
PERAN FAD (FORUM ANAK DAERAH) DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), serta kurangnya peran aktif beberapa pelaksana. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. Hasil penelitian, bahwa Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah secara umum sudah baik karena adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Kesimpulan dari peneliti untuk Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan baik.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan narasumber anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Bandar Lampung, anggota Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) Teluk Betung Barat, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tulang Bawang Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu melakukan sosialisasi untuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran pada Pemilu Presiden tahun 2024 dan melakukan pengawasan pada saat kampanye berlangsung serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024 yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Bawaslu Kota Bandar Lampung.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI APLIKASI E-KINERJA DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI BKPSDM KOTA BANDAR LAMPUNG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung serta mengevaluasi pengembangan e-government di instansi tersebut. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di BKPSDM Kota Bandar Lampung memiliki potensi dalam meningkatkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi pegawai. Namun, pencapaian tujuan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem E-Kinerja secara daring, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya literasi teknologi terkait penggunaan komputer dan internet. Selain itu, pengembangan e-government di BKPSDM Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, terdapat kendala seperti ketergantungan pada layanan server pihak ketiga dalam operasional aplikasi E-Kinerja. Kendati demikian, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah patut diapresiasi. Dengan pengembangan e-government yang berkelanjutan, BKPSDM Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam memberikan pelayanan yang lebih andal, fleksibel, serta aman bagi masyarakat.
SISTEM INFORMASI MOBILE DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BPJS KEPADA MASYARAKAT DI PUSKESMAS NGARAS KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi Mobile serta mengkaji optimalisasi pelayanan BPJS di Puskesmas Ngaras, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Mobile di Puskesmas Ngaras telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini tercermin dari kemudahan dalam pengolahan data, kecepatan penyampaian informasi, serta fleksibilitas layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait kesalahan dalam proses pendaftaran dan pembaruan data pasien. Sementara itu, pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Ngaras dinilai cukup baik dan telah memenuhi prinsip pelayanan yang diharapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti waktu respons yang belum optimal dan prosedur pelayanan yang cenderung lama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas petugas dalam menyampaikan informasi kepada pasien, sehingga beberapa pasien masih merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Sebagai upaya perbaikan, disarankan agar pihak puskesmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta manfaat dari Sistem Informasi Mobile. Dengan demikian, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan dapat meningkat, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif menggunakan layanan yang tersedia. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas BPJS Kesehatan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pasien.
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA SRIWEDARI KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Progam Posyandu Lanjut Usia dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif studi pada posyandu di Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter and Van Horn dengan 4 indikator yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan , Sumber Daya, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dan Komunikasi Antar Organisasi. Responden dalam penelitian ini yaitu koordinator posyandu lanjut usia, kader posyandu lansia, bidan dalam posyandu lanjut usia dan masyarakat yang mengikuti posyandu lanjut usia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan progam posyandu lanjut usia di Desa Sriwedari dalam pelayanan posyandu lanjut usia sudah cukup baik, dilihat dari penyelenggaraannya sudah sesuai aturan-aturan dan SOP yang telah ditentukan. Sumber daya manusia juga sudah cukup baik namun jika sumber daya finansial yang ada dalam pelaksanaan posyandu belum maksimal. Dalam pelaksanaan progam posyandu lanjut usia terdapat beberapa hambatan diantaranya anggaran dana, serta kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan posyandu lansia.
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MENUJU PEMILU LEGISLATIF 2024
Pada Pemilu tahun 2019, suara PAN mengalami penurunan di Provinsi Lampung. Sehingga pada pemilu legislatif tahun 2024 PAN harus memenangkan pemilu dan meraih suara banyak. Banyak langkah dan strategi yang dilakukan PAN untuk meraih hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan PAN dalam mencegah penurunan suara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tipe- tipe strategi yang dikemukakan Peter Schroder dalam analisis pemecahan masalah. Jenis-jenis strateginya yaitu, strategi defensif, strategi ofensif, strategi pencitraan dan strategi ketokohan dan kelembagaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Strategi Defensif yang diterapkan dengan mempertahankan basis- basis pemilih setia. Strategi Ofensif yang digunakan adalah dengan cara menyerang memperluas jumlah pemilih tanpa melihat status sosial dan agama. Strategi pencitraan yang diterapkan adalah dengan aktif di berbagai platform sosial media dengan menonjolkan program-program partai. Strategi ketokohan dan kelembagaan yang diterapkan dengan penguatan struktur internal dan peningkatan kualitas kader. Dari keempat strategi tersebut semua strategi mampu meningkatkan suara pada pemilu 2024.
MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA
Memiskinkan koruptor sebagai politik hukum pidana dalam hal pemberantasan korupsi dan pemiskinan koruptor juga dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta tidak melanggar hak asasi manusia karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan kekayaan yang dimiliki masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis hukum pidana dari aspek sosiologis tentang memiskinkan koruptor sebagai Upaya penegakan hukum dan politik hukum Indonesia dari aspek yuridis dan sosiologis. dari korupsi yang dialihkan ke pihak lain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak korupsinya Dalam penerapannya memiskinkan koruptor tersebut adalah dengan, harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana akan terkuras karena selain membayar uang pengganti sebesar dana yang terbukti dikorup dalam sidang pengadilan, juga membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Memiskinkan koruptor segera mungkin untuk ditegaskan dalam sebuah peraturan yang jelas agar dapat menjadi arah kebijakan atau politik hukum pidana pada tindak pidana korupsi. Menerapkan undang-undang pencucian uang sebagai Upaya memiskinkan koruptor. Salah satu upaya dalam memiskinkan koruptor yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, untuk mengungkap hasil.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI DESA BUMI AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Program pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tergolong berisiko sosial. Program ini dilaksanakan di Desa Bumi Aji, yang dipilih karena mayoritas penduduknya masih berpenghasilan rendah. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami koordinasi pemerintahan Desa Bumi Aji serta pelaksanaan program pasar murah di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Aji dalam pelaksanaan program pasar murah telah berjalan, tetapi masih terdapat aparat desa yang kurang mampu berkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui hasil musyawarah terkait pembentukan kepengurusan pasar murah. Pelaksanaan program ini di Desa Bumi Aji mencakup tujuan, ruang lingkup, wilayah pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaannya.
PENERAPAN PT PELABUHAN INDONESIA REGIONAL II (PERSERO) CABANG PANJANG DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS TINGGI
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan dan Pelayanan berkualitas tinggi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. Metode yang digunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penerapan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang telah melakukan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk membenahi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas dimana sering terjadi antrian kapal dan penumpukan peti kemas, peningkatan kapasitas pelayanan untuk menyesuaikan prosedur dan regulasi yang berlaku di pelabuhan dengan regulasi di instansi terkait lainnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna jasa dan peningkatan efisiensi operasional untuk pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien dan Pelayanan berkualitas tinggi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin ketat.
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan terpadu (PATEN) dalam meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu serta 4 Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar organisasi, dan Disposisi atau Sikap Pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung sudah efektif dan efisien dan termasuk dalam kategori baik. Namun pada saat ini Kecamatan Enggal masih belum memaksimalkan terkait tujuan yang ingin mereka capai. Ada beberapa faktor-faktor yang memperhambat kinerjanya itu sendiri yang membuat kurang maksimalnya pencapai tujuan dari program pelayanan yang ada di Kecamatan Enggal.
Copyright (c) 2024 JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEGAWAI PEMERINTAHAN DI KELURAHAN KUPANG RAYA KOTA BANDAR LAMPUNG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai kelurahan Kupang Raya Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai kelurahan Kupang Raya kota Bandar lampung sudah terbilang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bersumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pegawai kelurahan kupang raya, Hal ini dapat dilihat dari segi pelayanan terhadap masyarakat, baik dibidang administrasi.
EFEKTIVITAS KEARSIPAN BERBASIS KOMPUTER DALAM MENINGKATKAN TERTIB PENGADMINISTRASIAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkaitan dengan pengelolaan arsip masih menemui beberapa kendala antara lain; belum dilakukannya penataan arsip sesuai dengan standar pelayanan arsip, pengelolaan arsip belum berbasis online, belum tersusunnya jadwal penyusutan arsip serta masih banyak arsip yang tidak terawat dan rusak. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa aktivitas pengelolaan administrasi belum efektif, meskipun sudah menggunakan komputer melalui aplikasi Microsoft Excel, namun dalam penyimpanan arsip masih manual yaitu dengan menyimpan dengan folder dan disimpan di lemari arsip belum sampai ke tahap duplikasi seluruh arsip secara elektronik, sehingga masih lebih secara konvensional dilakukan dalam administrasi arsipnya. Hal ini tentu kurang efektif dalam mencari kembali surat-surat yang diperlukan secara cepat apabila pimpinan membutuhkan informasi tersebut. Hambatan yang ditemui antara lain adalah kurangnya jumlah dan kompetensi SDM, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan anggaran.
IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA OLEH TNI AD KODIM 0410/KBL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANJANG, KOTA BANDAR LAMPUNG
Program TMMD adalah sebuah inisiatif bersama antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Kegiatan TMMD tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, serta instansi terkait. Melalui pembangunan berbagai infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Contoh nyata dari program ini adalah pelaksanaan TMMD di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan tokoh masyarakat. TNI bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membangun desa. Kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan dalam TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat.
DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG
Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung telah terlaksana melalui dimensi yaitu, (a) Faktor komunikasi, (2) Faktor sumber daya manusia, pelaksana/pendamping, (3) Disposisi/sikap pelaksana, (4) Struktur birokrasi secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal karena masih ada aspek yang belum berjalan optimal. Aspek yang menghambat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yaitu (a) Aspek komunikasi, program belum tersosialisasi dengan baik (b) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam implementasi kebijakan (c) Belum adanya pengawasan terhadap implementasi program dengan baik.