JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Diterbitkan oleh Penerbit PT. Inovasi Sains Nusantara. Terbit empat kali dalam setahun pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Terbit perdana pada November 2024. JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik merupakan jurnal ilmiah yang dapat memuat tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dibidang: Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. JURIST akan melewati proses review dengan sistem Double Blind Peer Review, artinya baik penulis maupun reviewer tidak saling mengetahui. Setiap artikel memiliki nomor DOI.
PERAN BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN: STUDI KASUS KONFLIK KOTABARU LAMPUNG
Sengketa agraria masih kerap terjadi sebagai konsekuensi dari tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, kelemahan sistem pendaftaran tanah, dan belum adanya pengakuan terhadap hak komunal masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang secara khsusus dibentuk untuk mengurai persoalan pertanahan yang ada di Indonesia dengan harapan masyarakat memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum atas tanah yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran normatif Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam penyelesaian konflik lahan di Indonesia, dengan fokus pada sengketa lahan di Kotabaru, Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPN memiliki peran sentral namun terbatas dalam penyelesaian konflik lahan, terutama karena kendala administratif dan belum terintegrasinya kerangka hukum yang ada. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta integrasi pendekatan berbasis masyarakat guna mendorong penyelesaian konflik agraria yang inklusif dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KINERJA APARATUR DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI SUKAMARGA KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT
Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat dan menjadi unit pemerintahan pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa Sukamarga di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, berupaya mewujudkan desa mandiri melalui pengelolaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, serta penataan sumber daya aparatur. Kinerja aparatur desa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan desa secara efektif dan efisien, sementara kemandirian desa dimaknai sebagai kemampuan desa dalam mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Desa Sukamarga Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Kinerja aparatur desa diukur berdasarkan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas menurut Budi Setiawan dan Ahmad Farhani (2019), sedangkan kemandirian desa diukur melalui kemampuan desa mengatur rumah tangganya, mengelola pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan teori Agusta Ivanovitsky dan Pujiyanto (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur Desa Sukamarga pada seluruh indikator telah dilaksanakan dengan baik dan berkontribusi positif terhadap terwujudnya kemandirian desa, yang tercermin dari kemampuan desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya desa secara transparan dan bertanggung jawab.
TATA KELOLA BUMDES DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidomulyo dibentuk melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. BUMDes diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dukungan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antar pengelola, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan BUMDes serta menilai dampaknya terhadap perekonomian Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum optimal sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi desa masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, penguatan kemitraan eksternal, dan partisipasi aktif masyarakat agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan desa.
ANALISIS QUIET QUITTING SEBAGAI BENTUK PENURUNAN PERILAKU EXTRA-ROLE (ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) DALAM ORGANISASI PUBLIK: TINJAUAN LITERATUR
Fenomena quiet quitting semakin mendapat perhatian dalam kajian perilaku organisasi sebagai bentuk penurunan keterlibatan kerja pegawai yang hanya berfokus pada pelaksanaan tugas formal tanpa memberikan kontribusi ekstra di luar deskripsi pekerjaan. Dalam konteks organisasi publik, fenomena ini menjadi relevan karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship Behavior (OCB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena quiet quitting sebagai bentuk penurunan OCB dalam organisasi publik serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa quiet quitting dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya keterikatan kerja, ketidakseimbangan antara kontribusi dan penghargaan, serta karakteristik birokrasi yang hierarkis dan prosedural. Fenomena ini berkontribusi terhadap penurunan OCB yang ditandai dengan berkurangnya perilaku sukarela pegawai di luar tugas formal. Lebih lanjut, penurunan OCB berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan publik, seperti melemahnya koordinasi kerja, rendahnya inisiatif, serta lambatnya respons birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia di sektor publik untuk meningkatkan keterlibatan pegawai dan mendorong perilaku OCB guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM ADAT LAMPUNG SAI BATIN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice ditinjau dari perspektif hukum adat Lampung Sai Batin. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian terhadap praktik hukum adat Lampung Sai Batin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hukum adat Lampung Sai Batin yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek formalitas dan kelembagaan antara sistem hukum nasional dan hukum adat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penerapan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan sosial.
TINJAUAN UMUM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PERNIKAHAN DINI DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pernikahan dini umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih sering terjadi, baik melalui dispensasi pengadilan maupun secara tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pengambilan keputusan pernikahan dini di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Subjek penelitian ini adalah 3 responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena pendekatan studi kasus dapat memperoleh data mendalam dengan berbagai cara untuk mengeksplorasi data seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam proses pengambilan keputusan pernikahan dini, yaitu: ekonomi, pendidikan rendah, keluarga, lingkungan, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan orang tua.
Copyright (c) 2026 Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan substansial. Latar belakang penelitian ini adalah masih lemahnya penegakan hukum lingkungan yang berdampak pada degradasi lingkungan berkelanjutan, serta pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi sistem hukum yang berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan masih terhambat oleh inkonsistensi penerapan sanksi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan minimnya dukungan infrastruktur hukum yang memadai. Dampak dari ketidakpastian hukum ini adalah rendahnya efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan dan meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang terintegrasi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI WHATSAPP SERTA ANALISIS MENS REA PELAKU
Perkembangan teknologi komunikasi digital, khususnya aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, telah mempermudah penyebaran informasi secara luas dan cepat. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) yang berpotensi menimbulkan keresahan publik, konflik sosial, bahkan mengganggu stabilitas nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyebaran berita bohong melalui WhatsApp dari perspektif hukum pidana di Indonesia serta menganalisis bentuk mens rea atau sikap batin pelaku dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari aspek mens rea, pelaku umumnya bertindak dengan kesengajaan langsung (dolus directus) maupun tidak langsung (dolus eventualis), tergantung pada motif dan kesadaran pelaku terhadap dampak informasi yang disebarkan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks memerlukan pembuktian unsur kesengajaan secara cermat serta edukasi digital untuk menekan angka pelanggaran serupa di masa depan.
STRATEGI KEBIJAKAN TRANSPORTASI UMUM DI JAWA BARAT BERDASARKAN HASIL CLUSTERING
Transportasi umum di Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan utama berupa ketidaktepatan pendekatan kebijakan yang masih diterapkan secara seragam, sementara karakteristik wilayah menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan kepadatan penduduk, tingkat mobilitas, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas fiskal daerah berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan transportasi umum. Kondisi ini menjadikan perlunya strategi kebijakan transportasi umum berbasis klaster wilayah yang disusun berdasarkan karakteristik empiris daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola penggunaan transportasi umum dan mengelompokkan karakteristik wilayah di Jawa Barat sebagai dasar perumusan strategi kebijakan transportasi. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode clustering dengan algoritma K-Means terhadap 27 kabupaten dan kota, dengan enam indikator analisis meliputi kepadatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor, ketersediaan transportasi umum, panjang jalan, anggaran transportasi, dan pendapatan per kapita. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya dua klaster utama, yaitu wilayah metropolitan dan wilayah pinggiran. Temuan ini menghasilkan strategi kebijakan yang bersifat diferensial, di mana wilayah metropolitan memerlukan penguatan transportasi massal, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen perjalanan. Sementara itu, wilayah pinggiran memerlukan perbaikan infrastruktur dasar dan penambahan layanan transportasi umum yang terjangkau. Pada tingkat provinsi, penguatan pendanaan jangka panjang dan peningkatan integrasi antarmoda menjadi kunci kebijakan transportasi yang adaptif.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA TATA USAHA ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Pelayanan administratif merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit Tata Usaha berpengaruh terhadap kepuasan dan kelancaran aktivitas akademik pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelayanan administratif pada Tata Usaha Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengguna layanan dan petugas Tata Usaha. Analisis data dilakukan dengan mengkaji kinerja pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administratif secara umum berada pada kategori cukup baik. Dimensi responsiveness dan tangibles dinilai relatif lebih baik dibandingkan dimensi lainnya. Namun demikian, masih ditemukan kendala pada dimensi reliability, assurance, dan empathy, terutama terkait konsistensi pelayanan, kepastian prosedur, dan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan administratif memerlukan penguatan sistem pelayanan dan konsistensi penerapan standar pelayanan agar dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan secara berkelanjutan.
ANALISIS CO-PRODUCTION DALAM PENGELOLAAN RUANG PUBLIK DANAU OPI PALEMBANG: KETERLIBATAN MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN PELAKU LOKAL
Ruang publik merupakan fasilitas penting yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor melalui mekanisme Co-production. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ruang publik, tingkat partisipasi masyarakat, peran aktor kunci, serta model Co-production ideal pada pengelolaan Ruang Publik Danau OPI Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui observasi lapangan dan wawancara informal dengan pengunjung, pedagang, serta petugas parkir. Instrumen disusun berdasarkan teori Co-Production Ostrom serta pengembangan dari Brandsen & Pestoff, meliputi empat dimensi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dasar di Danau OPI cukup tersedia, tetapi belum optimal karena masih terdapat masalah kebersihan, minimnya penerangan, tidak adanya area bermain, dan belum tertatanya pedagang. Partisipasi masyarakat berjalan secara informal dan sporadis, tanpa wadah kolaboratif yang terstruktur. Pemerintah berperan dalam pembangunan fisik, namun masih lemah pada aspek regulasi dan pemeliharaan, sementara keterlibatan swasta hampir tidak terlihat. Penelitian menyimpulkan perlunya model Co-production yang lebih sistematis melalui forum komunikasi, regulasi pedagang, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, serta swasta untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI PEKON SUKA NEGRI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Namun, pelayanan sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, tidak efekif dan efisien sehingga perlu dilakukan perbaikan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu desa, kemudian muncullah konsep smart village yang mengacu pada pelayanan elektronik dan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam transparansi dan manajemen desa sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima serta good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari peneliti ialah Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan empat hal pokok sebagai dasar dari teori Implementasi menurut George Edward III penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas penunjang dan sumber daya manusia serta masyarakat yang masih kurang memahami mengenai penggunaan Program Smart Village.
Copyright (c) 2025 JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KEBIJAKAN BERBASIS PARTISIPATORY APPOARCH DAN OPEN GOVERNMENT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LEGALITAS USAHA UMKM DI SUMATERA SELATAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, di Sumatera Selatan, hanya 680 ribu dari 2,3 juta UMKM yang memiliki izin legalitas usaha, disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya legalitas, prosedur pendaftaran yang rumit, biaya, dan minimnya akses informasi serta pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis kebijakan berbasis participatory approach dan open government dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha UMKM di Sumatera Selatan. Kebijakan ini melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi pendampingan door-to-door, pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi, platform digital untuk pengaduan, dan promosi melalui media sosial. Tujuannya adalah mengembangkan UMKM berkelanjutan, memperluas jejaring stakeholder, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan good governance. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui indikator kinerja seperti jumlah UMKM berizin, waktu pengurusan izin, dan tingkat kepuasan pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan legalitas usaha UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ekosistem usaha di Sumatera Selatan.
PERAN KEBERSAMAAN ANTAR KARYAWAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI KALIMANIS BENGKEL JAYA DESA KALIMANIS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan di bidang jasa, termasuk bengkel otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebersamaan antar karyawan berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya, Desa Kalimanis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersamaan karyawan—yang tercermin melalui kerja sama, komunikasi yang efektif, dan saling mendukung dalam pekerjaan—memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan. Faktor utama yang mendorong kebersamaan antara lain kepemimpinan yang terbuka, lingkungan kerja yang harmonis, serta kesadaran bersama untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, kebersamaan antar karyawan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya.
ANALISIS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MATARAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dengan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Permasalahan RTH menjadi penting mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan yang mengancam keberadaan ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn digunakan untuk mengkaji enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, observasi lapangan, serta dokumentasi dari dokumen perencanaan dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW belum berjalan optimal dalam melindungi RTH. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan lahan, Sumber daya manusia, maupun anggaran, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH. Di sisi lain, terdapat upaya positif dari pemerintah seperti alur komunikasi yang jelas dan kerja sama yang baik serta terdapat upaya program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penataan taman kota. Namun, realisasi perlindungan RTH masih belum sebanding dengan target yang ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terutama dalam hal sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan RTRW dapat diimplementasikan secara efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.
STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA LAPANDEWA BUTON SELATAN
Pembagian Hukum waris di Indonesia menggunakan tiga sistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki mekanisme, prinsip, dan implikasi sosial yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pembagian warisan di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan perangkat desa. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Lapandewa Buton Selatan lebih mengutamakan norma adat yang berdasarkan peran sosial dalam keluarga, sementara hukum perdata mengatur pembagian secara proporsional menurut garis kekerabatan., Pengaturan harta warisan menurut perspektif hukum adat Desa Lapandewa dengan hukum perdata menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Dalam hukum adat Desa Lapandewa, pembagian warisan lebih menitikberatkan pada peran dan pengorbanan anak selama hidup orang tua, di mana anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua cenderung lebih diutamakan.. Sebaliknya, menurut hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), warisan bersifat individual dan proporsional, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama besar, tanpa mempertimbangkan kontribusi sosial atau kedekatan emosional ahli waris terhadap pewaris. Sengketa warisan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dibawa ke lembaga adat.
PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM BANDAR LAMPUNGDALAM PEMBERDAYAAN UNIT LAYANAN KEMASAN
Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Namun, banyak pelaku UKM mengalami kendala dalam hal kualitas kemasan produk yang memengaruhi daya saing mereka di pasar modern. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM membentuk Unit Layanan Kemasan (ULK) sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan mutu kemasan dan branding produk UKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ULK di Bandar Lampung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi dari Dinas Koperasi dan ULK serta pelaku UKM. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan Unit Layanan Kemasan (ULK), dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Unit Layanan Kemasan (ULK) berdampak positif terhadap pelaku UKM, khususnya dalam meningkatkan mutu kemasan, memperbaiki citra produk, serta memperluas akses pasar. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan informasi kepada seluruh pelaku UKM, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pemberdayaan. Secara keseluruhan, program pemberdayaan Unit Layanan Kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung yang telah berjalan dengan cukup efektif. Keberlanjutan pada program ini diharapkan di masa yang akan datang mampu memperkuat posisi UKM sebagai pilar ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.
IMPLEMENTASI PROGRAM SAPI KERBAU ANDALAN NEGERI (SIKOMANDAN) DI UPT PUSKESWAN MERBAU MATARAM KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Peternak sapi dan kerbau adalah hal yang penting bagi bangsa Indonesia untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan khususnya pangan, mengingat potensi sumber daya yang tersedia. Sektor peternakan memiliki peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat tercukupi, salah satunya dengan sumber hewani atau hasil ternak. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui Implementasi Pelayanan Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang diberikan oleh petugas UPT Puskeswan Kecamatan Merbau Mataram selama ini. Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap key informan dan informan, dengan analisis data kualitatatif. Implementasi Program ini dilakukan dengan melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan gratis dalam upaya peningkatan populasi sapi dan kerbau. Peternak sapi dan kerbau di wilayah Kecamatan Merbau Mataram dapat mengakses kegiatan ini dengan menghubungi inseminator di wilayah masing-masing, maupun datang langsung ke kantor UPT Puskeswan Kecamatan Merbau Mataram. Untuk mencapai tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kendala yang dihadapi selama berjalannya Program SIKOMANDAN antara lain letak geografis wilayah Kecamatan Merbau Mataram yang beberapa sulit dijangkau terutama pada musim hujan, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan peternak dalam menggunakan gadget dan seringnya gangguan pada aplikasi pelaporan yang sering membuat keterlambatan pelaporan.
KONTRIBUSI PENYULUH KB TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDARLAMPUNG
Di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, masih ditemukan kasus anak yang mengalami stunting di beberapa kelurahan. Tercatat dua anak mengalami stunting di Kelurahan Rajabasa Nunyai, empat anak di Kelurahan Gedung Meneng, dan lima anak di Kelurahan Rajabasa Jaya. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program penanganan stunting oleh para penyuluh di lapangan adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengikuti program pencegahan stunting, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi stunting serta mengevaluasi kinerja para penyuluh Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB) di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk penambahan jumlah penyuluh dan penerapan metode penyuluhan yang lebih kreatif, terutama dalam layanan konseling kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat fakta bahwa kasus stunting akibat kekurangan gizi masih terjadi di Kelurahan Gedung Meneng, Rajabasa Jaya, dan Rajabasa.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengumpulan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan cukup baik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecakupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hambatan-hambatan dalam evaluasi kebijakan BLT-DD yaitu: keterbatasan anggaran, akurasi data, regulasi yang sering berubah, proses verifikasi penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana, kecemburuan sosial antar warga, dan warga yang enggan mengungkapkan kondisi ekonominya secara nyata.
IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KALURAHAN NGLORO SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi smart governance dalam pelayanan publik serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi smart governance. Penelitian kualitatif deskriptif ialah jenis penelitian yang dipergunakan pada kegiatan penelitian ini yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di Kalurahan Ngloro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Teknik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya implementasi smart governance dalam pelayanan publik di Kalurahan Ngloro sudah mengimplementasi smart governance namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu di atasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator Edward III (1) Komunikasi, yang ada di Kalurahan Ngloro menggunakan komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Namun, dalam komunikasi masih belum efektif dilihat dari aparatur dalam mengoperasikan teknologi informasi. (2) Sumber daya, yang ada di Kalurahan Ngloro masih terbatas dan belum memenuhi, terutama pada sumber daya manusianya dan juga jaringan internet yang masih terbatas (3) Disposisi, sikap yang dimiliki aparatur pemerintah Kalurahan Ngloro baik hal ini dilihat dari komitmen aparatur dalam mendukung pelaksanaan implementasi masterplan smart city Kabupaten Gunungkidul khususnya implementasi smart governance dalam pelayanan publik di kalurahan ngloro. (4) Struktur Birokrasi, dalam menerapkan implementasi smart governance pelayanan publik di Kalurahan Ngloro sudah berpedoman pada Standar Oprasional Prosedure (SOP) dengan melakukan tugas sesuai dengan kewajiban dan tupoksi masing-masing.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI FARM DAY DI KELURAHAN SUKARAME 2 KOTA BANDAR LAMPUNG
Masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata edukasi Farm Day merupakan hal yang kompleks dan saling berkaitan. Tujuan penelitian untuk menganilisis sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Farm Day. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Edukasi Farm Day berdasarkan 3 indikator yaitu; dimensi pemikiran, dimensi tenaga, dan dimensi materi sudah berjalan secara positif dan berdampak pada pengembangan wisata Farm Day. Namun terdapat beberapa hambatan seperti Keterbatasan daya tarik bagi pengunjung dan kurangnya keterampilan tenaga kerja. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pada indikator dimensi pemikiran, adanya partisipasi aktif oleh masyarakat melalui penyebaran informasi jangka Panjang, sedangkan dimensi tenaga, masyarakat aktif ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan taman Farm Day dan Dimensi materi adanya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
PERAN FAD (FORUM ANAK DAERAH) DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), serta kurangnya peran aktif beberapa pelaksana. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. Hasil penelitian, bahwa Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah secara umum sudah baik karena adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Kesimpulan dari peneliti untuk Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan baik.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan narasumber anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Bandar Lampung, anggota Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) Teluk Betung Barat, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tulang Bawang Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu melakukan sosialisasi untuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran pada Pemilu Presiden tahun 2024 dan melakukan pengawasan pada saat kampanye berlangsung serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024 yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Bawaslu Kota Bandar Lampung.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI APLIKASI E-KINERJA DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI BKPSDM KOTA BANDAR LAMPUNG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung serta mengevaluasi pengembangan e-government di instansi tersebut. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di BKPSDM Kota Bandar Lampung memiliki potensi dalam meningkatkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi pegawai. Namun, pencapaian tujuan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem E-Kinerja secara daring, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya literasi teknologi terkait penggunaan komputer dan internet. Selain itu, pengembangan e-government di BKPSDM Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, terdapat kendala seperti ketergantungan pada layanan server pihak ketiga dalam operasional aplikasi E-Kinerja. Kendati demikian, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah patut diapresiasi. Dengan pengembangan e-government yang berkelanjutan, BKPSDM Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam memberikan pelayanan yang lebih andal, fleksibel, serta aman bagi masyarakat.
SISTEM INFORMASI MOBILE DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BPJS KEPADA MASYARAKAT DI PUSKESMAS NGARAS KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi Mobile serta mengkaji optimalisasi pelayanan BPJS di Puskesmas Ngaras, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Mobile di Puskesmas Ngaras telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini tercermin dari kemudahan dalam pengolahan data, kecepatan penyampaian informasi, serta fleksibilitas layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait kesalahan dalam proses pendaftaran dan pembaruan data pasien. Sementara itu, pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Ngaras dinilai cukup baik dan telah memenuhi prinsip pelayanan yang diharapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti waktu respons yang belum optimal dan prosedur pelayanan yang cenderung lama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas petugas dalam menyampaikan informasi kepada pasien, sehingga beberapa pasien masih merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Sebagai upaya perbaikan, disarankan agar pihak puskesmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta manfaat dari Sistem Informasi Mobile. Dengan demikian, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan dapat meningkat, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif menggunakan layanan yang tersedia. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas BPJS Kesehatan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pasien.
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA SRIWEDARI KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Progam Posyandu Lanjut Usia dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif studi pada posyandu di Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter and Van Horn dengan 4 indikator yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan , Sumber Daya, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dan Komunikasi Antar Organisasi. Responden dalam penelitian ini yaitu koordinator posyandu lanjut usia, kader posyandu lansia, bidan dalam posyandu lanjut usia dan masyarakat yang mengikuti posyandu lanjut usia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan progam posyandu lanjut usia di Desa Sriwedari dalam pelayanan posyandu lanjut usia sudah cukup baik, dilihat dari penyelenggaraannya sudah sesuai aturan-aturan dan SOP yang telah ditentukan. Sumber daya manusia juga sudah cukup baik namun jika sumber daya finansial yang ada dalam pelaksanaan posyandu belum maksimal. Dalam pelaksanaan progam posyandu lanjut usia terdapat beberapa hambatan diantaranya anggaran dana, serta kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan posyandu lansia.
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MENUJU PEMILU LEGISLATIF 2024
Pada Pemilu tahun 2019, suara PAN mengalami penurunan di Provinsi Lampung. Sehingga pada pemilu legislatif tahun 2024 PAN harus memenangkan pemilu dan meraih suara banyak. Banyak langkah dan strategi yang dilakukan PAN untuk meraih hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan PAN dalam mencegah penurunan suara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tipe- tipe strategi yang dikemukakan Peter Schroder dalam analisis pemecahan masalah. Jenis-jenis strateginya yaitu, strategi defensif, strategi ofensif, strategi pencitraan dan strategi ketokohan dan kelembagaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Strategi Defensif yang diterapkan dengan mempertahankan basis- basis pemilih setia. Strategi Ofensif yang digunakan adalah dengan cara menyerang memperluas jumlah pemilih tanpa melihat status sosial dan agama. Strategi pencitraan yang diterapkan adalah dengan aktif di berbagai platform sosial media dengan menonjolkan program-program partai. Strategi ketokohan dan kelembagaan yang diterapkan dengan penguatan struktur internal dan peningkatan kualitas kader. Dari keempat strategi tersebut semua strategi mampu meningkatkan suara pada pemilu 2024.
MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA
Memiskinkan koruptor sebagai politik hukum pidana dalam hal pemberantasan korupsi dan pemiskinan koruptor juga dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta tidak melanggar hak asasi manusia karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan kekayaan yang dimiliki masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis hukum pidana dari aspek sosiologis tentang memiskinkan koruptor sebagai Upaya penegakan hukum dan politik hukum Indonesia dari aspek yuridis dan sosiologis. dari korupsi yang dialihkan ke pihak lain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak korupsinya Dalam penerapannya memiskinkan koruptor tersebut adalah dengan, harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana akan terkuras karena selain membayar uang pengganti sebesar dana yang terbukti dikorup dalam sidang pengadilan, juga membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Memiskinkan koruptor segera mungkin untuk ditegaskan dalam sebuah peraturan yang jelas agar dapat menjadi arah kebijakan atau politik hukum pidana pada tindak pidana korupsi. Menerapkan undang-undang pencucian uang sebagai Upaya memiskinkan koruptor. Salah satu upaya dalam memiskinkan koruptor yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, untuk mengungkap hasil.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI DESA BUMI AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Program pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tergolong berisiko sosial. Program ini dilaksanakan di Desa Bumi Aji, yang dipilih karena mayoritas penduduknya masih berpenghasilan rendah. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami koordinasi pemerintahan Desa Bumi Aji serta pelaksanaan program pasar murah di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Aji dalam pelaksanaan program pasar murah telah berjalan, tetapi masih terdapat aparat desa yang kurang mampu berkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui hasil musyawarah terkait pembentukan kepengurusan pasar murah. Pelaksanaan program ini di Desa Bumi Aji mencakup tujuan, ruang lingkup, wilayah pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaannya.